Prahara 1028

Masalah Bangsa Indonesia dan Solusinya

Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. Disamping kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun hingga berakhirnya tahun 2012 Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang diinginkan. Hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang memalukan dan tidak perlu terjadi justru semakin meningkat, mulai dari kasus kalangan rakyat biasa sampai tokoh-tokoh negara ini. Konflik yang terjadi beragam mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok atau lembaga yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat.

Penyebab utama masalah-masalah yang timbul di masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami pandidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, pekataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan.

Pendidikan karakter di Indonesia sudah diberikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun kebanyakan masyarakat tidak benar-benar peduli pada pandidikan karakter yang diajarkan. Mereka lebih mementingkan nilai yang baik atau lulus dari sebuah lembaga pendidikan dengan prestasi yang membanggakan. Sehingga mereka tidak peduli dengan cara apa pencapaian itu diperoleh. Rasa malu akan lebih dirasakan jika mendapat nilai jelek atau tidak lulus, namun tidak begitu menjadi masalah ketika ketahuan mencontek selagi mendapat nilai bagus dan lulus.

Kasus hukum yang sedang gencar-gencarnya diberantas dan tidak hilang-hilang adalah korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi seakan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan banyak lapisan masyarakat dan terutama dikalangan pejabat. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, dan budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN.

Selain korupsi, masalah yang menghawatirkan adalah ‘budaya kekerasan’. Mungkin bisa disebut demikian karena belakangan ini kebiasaan penyelesaian masalah yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk perbuatan anarkhis atau premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta hampir setiap hari. Tanpa perlu menyodorkan kembali data dan informasi yang sudah seringkali kita dapatkan melalui berbagai media massa, catatan yang bernuansa kekerasan itu tidak sulit ditemukan. Kalau keadaan ini terus-menerus terjadi dan berkembang, dikhawatirkan kerugian material dan nonmaterial kian banyak, termasuk kerugian psikhologis, seperti ketakutan dan trauma masyarakat akan semakin parah.

Penyebab tindak kekerasan yang pertama adalah masalah penegakan hukum yang masih lemah. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, maka kekecewaan akan tumbuh di dalam masyarakat.

Faktor kedua adalah yang berkenaan dengan kesenjangan ekonomi. Masalah kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana di berbagai belahan dunia. Hanya yang berbeda adalah tingkat kesenjangannya. Semakin besar perbedaan pendapatan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, semakin potensial untuk mengoyak kestabilan dan keamanan wilayah atau daerah setempat. Kesenjangan ekonomi dapat dengan pasti menimbulkan kecemburuan sosial.

Faktor ketiga adalah tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin. Artinya, pemimpin mulai tidak satya wacana: apa yang dilakukan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri, dan keluar dari rel kewenangannya.

Faktor penyebab berikutnya adalah karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan bibit-bibit permasalahan yang ada agar menjadi besar. Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang tersembunyi, berkaitan dengan politik, seperti dalam rangka merebut kekuasaan dengan cara merusak image orang yang sedang berkuasa atau lawan politiknya, dan sebagainya. Bagi sebagian masyarakat yang kondisinya sudah ‘labil’ karena dihimpit oleh berbagai persoalan hidup, bukanlah tidak mungkin mereka dengan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diperalat.

Selain itu kekerasan juga sering terjadi di kalangan remaja atau pemuda akibat pengaruh minuman keras maupun penggunaan narkoba. Hal ini yang paling menghawatirkan karena pemuda berarti penerus bangsa yang nantinya akan memegang peranan terhadap negara.

Masalah korupsi dan budaya kekerasan hanya contoh dari masalah yang dimiliki bangsa ini. Banyak masalah-masalah lain yang juga menjadi gambaran keterpurukan bangsa seperti masalah pertahanan negara, perekonomian, bahkan perebutan kekuasaan. Yang paling penting adalah mencari solusi dari masalah tersebut sehingga fokus bangsa bukan lagi menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri tetapi lebih fokus pada usaha untuk memajukan bangsa.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut bisa dimulai dari skala kecil hingga yang paling besar, diantaranya:

1.      Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara pada setiap individu.

2.      Instrospeksi diri dan tidak saling menyalahkan antar pihak dalam negara ini.

3.      Menanamkan rasa ‘tahu malu’ pada setiap orang sehingga ada tidaknya pengawasan dan ancaman hukum tidak menjadi kendala.

4.      Penegakan hukum (semua pelaku kejahatan dihukum sesuai tingkat kesalahannya, bukan sesuai tingkat ekonomi dan kedudukannya).

5.      Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut serta terlibat dalam penegakan hukum (memberikan perlindungan pada saksi dan korban kejahatan).

6.      Membangun kerjasama antara pihak pemerintah dan rakyat (rakyat seharusnya mematuhi peraturan dan keputusan pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah hendaknya mendengarkan keinginan rakyat).

7.      Mengimbangi pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter.

8.      Memberikan pengarahan pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

9.      Memberikan kesibukan pada generasi muda dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif.

10.  Menciptakan lingkungan yang kondusif baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian serta politik.

11.  Perlu secara berkesimbungan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah, antar kelompok, dan antar anggota masyarakat.

12.  Membangun upaya pemolisian masyarakat (community policing) dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

13.  Peningkatan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum.

14.  Para pemimpin hendaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat tidak hilang.

15.  Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi tindak kekerasan.

16.  Semua persaingan dilakukan secara sehat baik persaingan akademik, ekonomi maupun  politik.